Organisasi Negara Indonesia tersusun berdasarkan UUD 1945. UUD menetukan struktur wewenang organisasi negara Indonesia. Dengan perkataan lain baik struktur organisasi dan pemberi wewenang dalam organisasi negara ditentukan oleh UUD 1945.
Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan, UUD sebagaian dari hukum dasar. UUD ialah hukum dasar yang tertulis disamping itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.
Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD, tapi harus menyelidiki pasal-pasal UUD sebagaimana prakteknya dan bagaimana kebatinan dari UUD tersebut.
Adapun pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD:
- Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial agi seluruh rakyat Indonesia.
- Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
- Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan pembangunan dan lain-lain penyelenggaraan negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.
Berdasarkan UUD 1945 struktur organisasi negara adalah: Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam susunan ketatanegaraan Indonesia adalah: DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. MPR semula merupakan lembaga tertiggi negara, yang kemudian dirubah menjadi lembaga tinggi negara.
Badan kenegaraan tersebut memperoleh kekuasaan atau wewenangnya dari UUD 1945, yang disebut sebagai hukum tata negara, yang merupakan sebagaian dari hukum tata negara Indonesia. Bagian lainnya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang belum dirubah.
0 Response to "Organisasi Negara Indonesia"
Post a Comment